Diskusi Strategis Serikat Pekerja Banten Tolak UU P2SK dan PP Tapera

Selasa, 2 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANGNEWS.CO.ID, Tangerang |Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS TRIPDA) Provinsi Banten yang terdiri dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Istana Nelayan, Jatiuwung, Kota Tangerang. FGD ini bertujuan untuk memformulasikan penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dedi Sudarajat, S.H., M.H., M.M., C.T.A, Wakil Ketua LKS TRIPDA Provinsi Banten dan Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten, menegaskan bahwa penolakan terhadap UU P2SK dan PP Tapera adalah keputusan bersama yang dihasilkan dari diskusi intensif. “Kami, buruh se-Banten, menolak UU P2SK karena undang-undang tersebut sangat merugikan para tenaga kerja, khususnya peserta program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Dedi.

Baca Juga :  Imam Sucipto Dan Tim Kemenangan Adakan Bukber di Rumah Makan Mbok Galak

Dedi juga menyoroti PP No. 21/2024 tentang Tapera yang dianggap memberatkan buruh karena mensyaratkan iuran sebesar 2.5% setiap bulan. “Peraturan ini lebih banyak merugikan daripada memberi manfaat, mengingat uang buruh akan terkumpul hingga usia 58 tahun, sementara saat ini kehidupan buruh sudah cukup sulit dengan kenaikan upah yang minim,” tambahnya.

Dalam situasi ini, Dedi mengancam akan mengambil langkah lebih lanjut jika pemerintah terus mengabaikan kepentingan buruh. “Jika pemerintah tidak menghentikan penindasan terhadap buruh, kami siap menggelar aksi besar-besaran untuk menolak dan membatalkan UU P2SK dan Tapera,” tegasnya.

Sementara itu, Afif Johan, S.T., S.H., M.H., anggota LKS Tripartit Provinsi Banten, menekankan pentingnya keterlibatan serikat pekerja dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. “Jaminan Kesejahteraan Sosial adalah komitmen nasional yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai ‘state obligation’, penyelenggaraannya harus diutamakan untuk kepentingan seluruh rakyat, khususnya yang kurang mampu,” ucap Afif.

Baca Juga :  Penanganan Genangan Jalan Tol BSD KM 8 Arah Jakarta Rampung

FGD ini juga membahas persiapan langkah-langkah strategis sebelum pemberlakuan regulasi turunan dari UU P2SK, serta menyusun kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap pekerja. Serikat pekerja berharap pemerintah dapat mendengarkan suara mereka dan berdialog untuk mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.(wld)

Berita Terkait

Ketidakharmonisan Kesbangpol Kota Tangerang dan PWI Mencuat dalam Sosialisasi Perda P4GN
Bangunan Berizin Praktek Dokter Gigi, Diduga di Tangerang Disulap Jadi Kos-Kosan Terselubung
Diduga Maraknya Toko Obat Golongan G, Diwilayah Hukum POLRES TANGSEL
Masjid Baiturrahim Gelar Acara Semarak Pawai Obor Dan Santunan Anak Yatim, Menyambut Tahun Baru Islam
Penggagalan Peredaran 20 Kg Sabu di Tangerang, Dua Kurir Ditangkap
Seminar Pendidikan di Tangerang Terselubung Kampanye Politik?
Kepala Desa Serdang Wetan, Tindak Tegas Dua Pegawai Yang Terlibat Narkoba
KPU Kota Tangerang Gelar Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan tingkat PPK
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 21:51 WIB

Ketidakharmonisan Kesbangpol Kota Tangerang dan PWI Mencuat dalam Sosialisasi Perda P4GN

Minggu, 14 Juli 2024 - 21:35 WIB

Bangunan Berizin Praktek Dokter Gigi, Diduga di Tangerang Disulap Jadi Kos-Kosan Terselubung

Jumat, 12 Juli 2024 - 22:59 WIB

Diduga Maraknya Toko Obat Golongan G, Diwilayah Hukum POLRES TANGSEL

Jumat, 12 Juli 2024 - 11:08 WIB

Masjid Baiturrahim Gelar Acara Semarak Pawai Obor Dan Santunan Anak Yatim, Menyambut Tahun Baru Islam

Jumat, 12 Juli 2024 - 01:55 WIB

Penggagalan Peredaran 20 Kg Sabu di Tangerang, Dua Kurir Ditangkap

Rabu, 10 Juli 2024 - 12:27 WIB

Seminar Pendidikan di Tangerang Terselubung Kampanye Politik?

Rabu, 10 Juli 2024 - 11:57 WIB

Kepala Desa Serdang Wetan, Tindak Tegas Dua Pegawai Yang Terlibat Narkoba

Selasa, 9 Juli 2024 - 20:23 WIB

KPU Kota Tangerang Gelar Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan tingkat PPK

Berita Terbaru

Foto hasil tangkapan kamera handphone hasil editing tiga tempat toko obat di wilayah hukum Tangerang Selatan.

Hukum & Kriminal

Diduga Maraknya Toko Obat Golongan G, Diwilayah Hukum POLRES TANGSEL

Jumat, 12 Jul 2024 - 22:59 WIB

Polda Metro gagalkan peredaran sabu 20kg.(ist)

Hukum & Kriminal

Penggagalan Peredaran 20 Kg Sabu di Tangerang, Dua Kurir Ditangkap

Jumat, 12 Jul 2024 - 01:55 WIB