TANGERANGNEWS.CO.ID, Jakarta | Sorotan tajam publik kini mengarah ke Badan Gizi Nasional (BGN). Pasalnya, dalam dokumen pengadaan tahun 2025, muncul angka fantastis: total Rp6,31 triliun untuk 1.091 paket pengadaan—mulai dari perangkat tablet hingga perlengkapan sandang seperti sepatu dan bahkan semir sepatu.

Yang paling menyita perhatian adalah pengadaan perangkat TIK berupa tablet dengan nilai kontrak mencapai Rp508,49 miliar, yang terbagi dalam sembilan paket. Program ini ditujukan untuk mendukung Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), namun publik mulai mempertanyakan urgensinya.

“Ini alarm serius!”
Pengamat dari Seknas Fitra, Betta Anugrah Setiani, menilai pengadaan dengan nilai di atas harga pasar bisa menjadi indikasi masalah serius dalam tata kelola anggaran.

“Praktik seperti ini menunjukkan potensi inefisiensi, bahkan membuka ruang penyimpangan. Pengadaan harus berbasis harga pasar yang rasional,” tegasnya.

Kritik serupa datang dari Indonesia Corruption Watch. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menilai pola pengadaan ini mengarah pada dugaan penggelembungan anggaran.

Ia bahkan menyoroti pembagian paket pengadaan tablet yang dinilai berpotensi menghindari aturan pengadaan kompleks.

“Ini diduga untuk menghindari ketentuan tambahan seperti pendapat ahli hukum kontrak dan prakualifikasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, daftar belanja juga mencakup berbagai kebutuhan sandang seperti pakaian dinas, sweater, celana, sepatu, topi, ikat pinggang, kaos dalam, ransel, hingga semir sepatu—yang dinilai jauh dari substansi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Publik pun mulai bertanya: apa hubungan antara semir sepatu dengan pemenuhan gizi masyarakat?

Dorongan agar kasus ini diusut pun menguat. ICW meminta Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, merespons bahwa informasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi serius dalam fungsi pengawasan.

“Pengadaan barang dan jasa adalah sektor rawan korupsi. Digitalisasi harus mendorong efektivitas sekaligus efisiensi,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui adanya pengadaan tersebut, namun membantah jumlahnya sebesar yang beredar. Ia menegaskan bahwa pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Meski demikian, polemik ini belum mereda. Di tengah program prioritas nasional untuk pemenuhan gizi, transparansi dan akuntabilitas anggaran kini menjadi sorotan utama.

Publik menanti jawaban: apakah anggaran triliunan ini benar-benar untuk rakyat, atau justru menyimpang dari tujuan awal?

(ceng)