TANGERANG – Setelah Pelaksana Harian (PLH) Sekertaris Daerah (Sekda) Banten mendapat perhatian publik pada beberapa waktu lalu, terkait dirinya merangkap tiga jabatan sekaligus. Kini giliran PJ Gubernur Banten yang dapat kritikan tajam dari berbagai kalangan masyarakat mengenai keputusannya.
Perlu diketahui bahwa keputusan PJ Gubernur ialah memberikan jabatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang juga merangkap beberapa jabatan, sehingga hal ini menjadi perbincangan hangat pekan ini.
Rohmat Hidayat, Ketua Laskar Pasundan Indonesia (LPI) turut menyoroti mengenai keputusan PJ gubernur Banten ini. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hal yang paling gila dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keputusan PJ Gubernur ini kata Rohmat, terkesan dipaksakan, padahal di Banten masih banyak orang-orang yang pintar dan berkompeten di bidangnya, yang mampu menduduki salah satu jabatan tersebut.
“Dengan adanya rangkap jabatan seperti itu, tentu menjadi pertanyaan dan sorotan dari berbagai kalangan,” Kata Rohmat Hidayat. Minggu, 2/4/2023.
Rohmat Hidayat juga khawatir akan berlangsungnya roda pemerintahan Provinsi Banten mendatang, sehingga semakin terpuruk dan tidak dapat berjalan dengan maksimal.
“Bagaimana mau berjalan dengan baik, jika pemimpinnya saja merangkap jabatan di beberapa dinas, lantas apakah dia mampu menjalankannya,” Ujar Rohmat Hidayat.
Jika dilihat dari akhir-akhir ini, birokrasi pemerintahan provinsi Banten terlihat mundur, bahkan tengelam.
“Karena jelas pelaksana tugas Bapenda saat ini menjabat Kepala Kesbangpol dan juga sebagai Asda Tiga Pemprov Banten,” Ucapnya.
Untuk itu, pihaknya akan segera mempersiapkan Aksi unjuk rasa, minta PJ Gubernur Banten turun dari kursi empuknya.
“Jika tidak mau mundur, kami akan gelar aksi unjuk rasa besar-besaran sampai yang bersangkutan mundur dari jabatannya”, Pungkasnya.
