Kepala LKPP Ungkap Potensi Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumat, 31 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi.(ist)

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi.(ist)

TANGERANGNEWS.CO.ID, Jakarta | Dalam upaya terus menerus untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, mengungkapkan berbagai potensi korupsi yang masih terjadi meskipun sudah menggunakan platform E-Katalog. Hal ini disampaikannya dalam Indonesia Corruption Eradication Forum (ICEF) 2024 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2024.

Menurut Hendrar, meskipun platform E-Katalog telah banyak membantu dalam proses pengadaan, masih terdapat celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. “Kami telah mengidentifikasi beberapa modus korupsi yang masih bisa terjadi, dan kami berupaya untuk mengatasinya dengan sistem e-audit yang baru kami luncurkan,” ujar Hendrar.

Baca Juga :  Pemberitahuan Penting: iOS 17.3 Beta 2 Ditarik Sementara oleh Apple

E-audit merupakan sistem yang dirancang untuk mendeteksi dini potensi korupsi. Sistem ini dilengkapi dengan alarm yang akan aktif jika terdapat indikasi praktik tidak lazim, seperti pengadaan barang atau jasa oleh pejabat yang sama ke perusahaan yang sama berulang kali, atau pengadaan ke perusahaan dengan pemilik yang memiliki KTP yang sama.

“Alarm ini akan langsung terintegrasi ke inspektorat setiap pemda dan kementerian/lembaga, serta ke LKPP, KPK, dan BPKP. Hal ini memungkinkan kami untuk segera menangani potensi masalah sebelum berkembang lebih jauh,” jelas Hendrar.

Salah satu contoh yang disoroti oleh Hendrar adalah ketika sebuah produk baru muncul di E-Katalog dan langsung ditransaksikan oleh pejabat pengadaan tanpa melalui proses mini kompetisi yang seharusnya. Hendrar menekankan pentingnya pejabat pengadaan untuk selalu membandingkan harga dan kualitas secara cermat untuk menghindari pembelian yang merugikan negara.

Baca Juga :  Era Baru Internet di Indonesia: Starlink Milik Elon Musk Mulai Beroperasi, Warga Antusias Menjajal

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan bahwa dana negara digunakan dengan sebaik-baiknya dan mengurangi ruang gerak untuk korupsi,” tegas Hendrar di penghujung presentasinya.

Sistem e-audit ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan adanya sistem ini, diharapkan integritas dan akuntabilitas dalam pengadaan publik semakin meningkat.(wld)

Berita Terkait

Pasar Modern Paramount Gading Serpong Raih Predikat Pasar Percontohan Dua Tahun Berturut-turut
Peluncuran Starlink oleh Presiden Jokowi dan Elon Musk di Bali
Era Baru Internet di Indonesia: Starlink Milik Elon Musk Mulai Beroperasi, Warga Antusias Menjajal
Pakar dan Ahli: IKN Layak Menjadi Kota Masa Depan Berkelas Internasional
ASN di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten Ditangkap Kejati Banten Atas Dugaan Korupsi
Menghadapi Ironi di Hari Pendidikan: Guru di Banten Menantikan Pembayaran Honor
SMSI dan Kedubes Iran Sepakat Jalin Kerja Sama
Diperkuat Megawati Hangestri, Tim Voli BIN Optimis Menjuarai Pro Liga 2024
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 31 Mei 2024 - 05:15 WIB

Kepala LKPP Ungkap Potensi Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Senin, 27 Mei 2024 - 12:59 WIB

Pasar Modern Paramount Gading Serpong Raih Predikat Pasar Percontohan Dua Tahun Berturut-turut

Selasa, 14 Mei 2024 - 17:58 WIB

Peluncuran Starlink oleh Presiden Jokowi dan Elon Musk di Bali

Jumat, 10 Mei 2024 - 19:54 WIB

Era Baru Internet di Indonesia: Starlink Milik Elon Musk Mulai Beroperasi, Warga Antusias Menjajal

Rabu, 8 Mei 2024 - 15:30 WIB

Pakar dan Ahli: IKN Layak Menjadi Kota Masa Depan Berkelas Internasional

Senin, 6 Mei 2024 - 22:12 WIB

ASN di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten Ditangkap Kejati Banten Atas Dugaan Korupsi

Kamis, 2 Mei 2024 - 19:40 WIB

Menghadapi Ironi di Hari Pendidikan: Guru di Banten Menantikan Pembayaran Honor

Selasa, 30 April 2024 - 14:42 WIB

SMSI dan Kedubes Iran Sepakat Jalin Kerja Sama

Berita Terbaru

Foto dari tangkapan kamera yang di edit.

Pemerintahan

CV.Tirta Kencana Putera Diduga Gunakan Material Bekas

Sabtu, 15 Jun 2024 - 19:21 WIB