Anies Baswedan: Kritik Kebijakan Hukum di Pemerintahan Jokowi, Begini Katanya

Kamis, 28 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Calon Presiden 2024 Anies Baswedan

i

Calon Presiden 2024 Anies Baswedan

TANGERANG NEWS – Bakal calon Presiden (bacapres) Anies Baswedan mengkritik kebijakan hukum pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Anies, ada beberapa hukum di Indonesia yang harus diperbaiki.

“Kita semua menyadari kalau negeri ini akan maju apabila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya itu semua kita topang dengan kepastian hukum, rule of law,” kata Anies dalam Indonesia Leaders Talk di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Kamis (28/9/2023).

“Hari ini kalau kita lihat, banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance. Harus dibereskan. Ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi,” lanjutnya.

Terkait kepastian hukum, Anies mengungkapkan bahwa dunia usaha cenderung lebih suka menandatangani perjanjian investasi di Singapura, bukan di Jakarta. Padahal, para investor berinvestasi di Indonesia.

“Kedua dunia usaha. Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura,” ungkap Anies.

Baca Juga :  Dari Tiga Nama, Sandi Paling Berpeluang Dampingi Ganjar

Menurut Anies, ketika perjanjian yang ditandatangani di Singapura itu bermasalah maka penyelesaiannya tidak menggunakan sistem hukum di Indonesia, tetapi Singapura. Anies mengatakan, investor tidak percaya bisa mendapatkan keadilan apabila menggunakan sistem hukum Indonesia.

“Kenapa? Supaya apabila ada persoalan hukum maka tidak menggunakan hukum di Indonesia tetapi menggunakan hukum Singapura dan Pengadilan Singapura. Kenapa? karena mereka tidak percaya di sini mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya,” tutur Anies.

Baca Juga :  Klarifikasi Pj Gubernur NTB Lalu Gita Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Saat Hadiri Acara PDIP

Dengan demikian, Anies menegaskan bahwa permasalahan hukum di Indonesia harus diperbaiki. Ia mengatakan, perbaikan Ini akan dilakukan jika ia terpilih menjadi pemimpin Indonesia ke depan.

“Saya sampaikan bila investor internasional tidak mau tandatangan di Jakarta maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau dipercaya maka semua mau tandatangan di Jakarta dan PR-nya kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang,” tegas Anies.

Berita Terkait

Dugaan Manipulasi Jabatan di Kabupaten Tangerang Terbongkar!
Desakan Pencoretan Nama Soma Atmaja dari Seleksi Calon Sekda Kabupaten Tangerang Memanas
Surat Edaran Uji Kompetensi Tanda Tangan oleh Plh. Sekda Memicu Kecaman, Pj. Bupati Diduga Abaikan Masalah
Ketegangan Internal Golkar Kabupaten Tangerang: Dukungan Terpecah Berpotensi Picu PAW DPRD
Apakah kekalahan Mad Romli merupakan produk pengkhianatan terhadap Partai Golkar?
Pilkada Kota Tangerang 2024 Selesai Satu Putaran, Tidak Ada Dua Putaran Seperti Jakarta
Meski di Guyur Hujan Warga Pamulang Tidak Patah Semangat Jumpai Andra Soni-Dimyati
Fokus Pada Pendidikan dan Seni, Denny Cagur Siap Bertugas Sebagai Anggota DPR RI
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 29 Desember 2024 - 10:18 WIB

Dugaan Manipulasi Jabatan di Kabupaten Tangerang Terbongkar!

Jumat, 27 Desember 2024 - 13:34 WIB

Desakan Pencoretan Nama Soma Atmaja dari Seleksi Calon Sekda Kabupaten Tangerang Memanas

Jumat, 20 Desember 2024 - 02:36 WIB

Surat Edaran Uji Kompetensi Tanda Tangan oleh Plh. Sekda Memicu Kecaman, Pj. Bupati Diduga Abaikan Masalah

Kamis, 5 Desember 2024 - 14:23 WIB

Ketegangan Internal Golkar Kabupaten Tangerang: Dukungan Terpecah Berpotensi Picu PAW DPRD

Senin, 2 Desember 2024 - 07:47 WIB

Apakah kekalahan Mad Romli merupakan produk pengkhianatan terhadap Partai Golkar?

Berita Terbaru

Internasional

Kebudayaan Indonesia Memukau di Islamic Arts Biennale 2025, Jeddah

Minggu, 9 Feb 2025 - 16:55 WIB