Akses Tolak Rencana PJ Gubernur Banten Berlakukan Sistem Blended Learning

Jumat, 9 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Audensi AKSES di Aula Dindik Banten (tangerangnews.co.id)

Foto : Audensi AKSES di Aula Dindik Banten (tangerangnews.co.id)

BANTEN – Kebijakan Gubernur untuk memberlakukan pembelajaran hybrid/blended learning pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini, ditolak sejumlah kalangan. Selain tidak efektifnya pembelajaran hybrid/blended lerning, penambahan rombel besar-besaran juga akan mematikan sekolah swasta yang ada di Provinsi Banten.

Informasi yang dihimpun wartawan, belum lama ini Pj Gubernur Banten Almuktabar melayangkan surat kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek untuk memberikan izin pelaksanaan pembelajaran hybrid/blended learning. Dimana Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan akan memberlakukan pembelajaran hybrdin (tatap muka dan online) serta pembelarajan blended learning atau menggabungkan pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Dimana para siswa dapat melaksanakan belajar dimana saja dan kapan saja hanya melalui sambungan internet tanpa perlu datang ke sekolah. 

Dengan sistem hybrid/blended learning ini, Dindik Banten menargetkan penerimaan siswa baru di tingkat SMA dan SMK sebanyak 17 ribuan siswa untuk SMA dan 14 ribuan siswa SMK. Dimana jumlah tersebut akan naik 300-400 persen dari PPDB tahun sebelumnya yang hanya menampung 5.172 siswa untuk SMA dan 5.554 siswa untuk SMK.

Menanggapi rencana tersebut, Sekretaris Asosiasi Kepala Sekolah Swasta (Akses) Provinsi Banten Darmanto mengungkapkan, pada prinsipnya pihaknya akan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Banten. Hanya saja kebijakan yang diambil Pj Gubernur Banten ini, yakni dengan membuka sistem pendidikan hybrid/blended learning tidak tepat.

Menurut Darmanto, dengan rencana tersebut tentu Pemprov Banten dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Banten akan menghabiskan anggaran yang cukup besar untuk penyediaan perangkat pendidikan. Namun sayang, belum tentu semua peserta didik di daerah-daerah tertentu, bisa mengakses internet secara maksimal, terutama di daerah pedalaman di Banten. 

Baca Juga :  Pj Gubernur Banten Al Muktabar Tinjau Pembangunan SMKN 14 Kabupaten Tangerang

“Sistem hybrid/blended learning ini belum cocok diterapkan di Banten. Terbukti pada musim pandemi covid-19 lalu, penerapan pembelajaran hybrid tidak bisa diterima oleh semua siswa, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak peserta didik yang tidak bisa mengikuti pembelajaran karena tidak punya perangkat dan sambungan internet” ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/6/2023). 

Akses Banten menilai, dari pada pemerintah menambah anggaran yang cukup besar untuk membuat sistem pembelarajan hybrid/blendid learning, lebih baik membuat kebijakan yang mendukung fasilitasi pendidikan sekolah swasta. Dengan demikian kualitas dan pemerataan pendidikan akan tersebuar di semua wilayah. Baik itu di perkotaan maupun di perdesaan yang belum terjamah dengan sarana dan prasarana yang memadai.

“Kami dari Akses Banten sudah berdialog langsung dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang juga dihadiri Sekda Provinsi Banten untuk masalah ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada tanggapan dari Pj Gubernur Banten, kami akan mengajukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V Provinsi Banten,” tuturnya. 

Baca Juga :  Luar Biasa!! Pembinaan KSM Dilaksanakan di MIN 6 Kabupaten Tangerang

Akses sendiri pada prinsipnya akan mendukung program hybrid, namun untuk blended learning tentu harus jadi pertimbangan serius. Karna masih banyak sekolah-sekolah swasta yang siap menampung peserta didik baru dan siap mengembangkan pendidikan yang berkualitas sesuai yang dicanangkan pemerintah.

“Dari pada membuka rombel besar-besaran tapi tidak memperhatikan kualitas, lebih baik kasih kesempatan kepada kami selaku pengelola sekolah swasta untuk sama-sama mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang siap berdaya saing,” tegasnya. 

Ia menambahkan SMA atau SMK swasta di Banten siap bersaing untuk mutu dan kualitas. “Beri swasta kesempatan untuk terus membangun Banten dengan mencerdaskan anak Bangsa yang berkualitas. Dengan tidak membuka kouta dan rombel di SMA/SMK Negeri. Dengan demikian Pj Gubernur Banten sudah cukup berpihak pula kepada swasta,” tandasnya.

Berita Terkait

Tim Paskibra SMPN 1 Curug Mensukseskan Pelantikan Pengurus SMSI Kabupaten Tangerang
Miris !! Siswa SMP 2 Negeri Legok, Diduga di Haruskan Membeli Buku LKS
SDN Malangnengah 3 Diduga Jual Aset Negara untuk Kepentingan Pribadi
Sekolah Unggulan VS Sekolah Bermutu
Gawat!!! Diduga Terjadi Kecurangan dan Pungli di SMAN 13 Kab.Tangerang
Luar Biasa !!! SMKN 12 Legok Kabupaten Tangerang Menerapkan Semi Ketarunaan
Takut Dipublikasi, Kepsek SDN Cimone 6 Ngumpet Berjam-Jam di Toilet
Pekan Pertama Masuk Sekolah, Ini 5 Pesan Penting Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Berita ini 111 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 11 Maret 2024 - 18:13 WIB

Tim Paskibra SMPN 1 Curug Mensukseskan Pelantikan Pengurus SMSI Kabupaten Tangerang

Rabu, 30 Agustus 2023 - 03:05 WIB

Miris !! Siswa SMP 2 Negeri Legok, Diduga di Haruskan Membeli Buku LKS

Minggu, 20 Agustus 2023 - 19:46 WIB

SDN Malangnengah 3 Diduga Jual Aset Negara untuk Kepentingan Pribadi

Jumat, 18 Agustus 2023 - 13:10 WIB

Sekolah Unggulan VS Sekolah Bermutu

Minggu, 6 Agustus 2023 - 14:34 WIB

Gawat!!! Diduga Terjadi Kecurangan dan Pungli di SMAN 13 Kab.Tangerang

Rabu, 2 Agustus 2023 - 14:37 WIB

Luar Biasa !!! SMKN 12 Legok Kabupaten Tangerang Menerapkan Semi Ketarunaan

Selasa, 25 Juli 2023 - 00:40 WIB

Takut Dipublikasi, Kepsek SDN Cimone 6 Ngumpet Berjam-Jam di Toilet

Selasa, 18 Juli 2023 - 09:26 WIB

Pekan Pertama Masuk Sekolah, Ini 5 Pesan Penting Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Berita Terbaru