TANGERANGNEWS.CO.ID, Tangerang | Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam. Proyek pembangunan paving block di Kampung Mauk RT 011/RW 004 diduga menyimpan sejumlah kejanggalan, mulai dari aspek teknis hingga transparansi.

Temuan di lapangan memunculkan pertanyaan serius: apakah pengelolaan anggaran publik sudah berjalan sesuai aturan?

Papan Proyek “Hilang”, Informasi Minim

Saat peninjauan dilakukan, tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi. Padahal, papan tersebut merupakan elemen wajib sebagai bentuk keterbukaan kepada publik.

Ketiadaan informasi mengenai nilai anggaran dan pelaksana kegiatan memperkuat dugaan bahwa proyek ini berjalan tanpa transparansi yang memadai.

Pengawas Bantah, Fakta di Lapangan Berbeda

Pihak pengawas dari Kecamatan Mauk membantah temuan tersebut. Ia menyebut bahwa papan proyek tersedia dan pekerjaan telah sesuai prosedur, termasuk penggunaan alat pemadatan.

Bahkan, proyek tersebut diklaim sudah tayang di sistem LPSE sebagai bukti keterbukaan.

Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan hasil investigasi di lapangan.

Aktivis: Banyak Kejanggalan Teknis

Seorang pengamat sekaligus aktivis, Imaddudin, mengaku tidak menemukan papan proyek maupun alat berat seperti baby roller saat melakukan peninjauan.

Ia juga menyoroti dugaan pelanggaran teknis:

  • Tidak terlihat penerapan standar keselamatan kerja (K3)
  • Material agregat tidak merata
  • Lapisan pondasi bawah (LPB) diduga terlalu tipis
  • Tidak ada proses pemadatan optimal

“Kalau memang sesuai prosedur, harusnya terlihat jelas di lapangan. Ini justru menimbulkan tanda tanya,” tegasnya.

Dugaan “Formalitas Administratif”

Kejanggalan lain yang mencuat adalah dugaan bahwa papan proyek dan alat berat hanya dihadirkan sementara—sekadar untuk kebutuhan dokumentasi administratif.

Jika benar, hal ini mengindikasikan potensi manipulasi laporan kegiatan.

Risiko: Kualitas Buruk, Uang Rakyat Terancam

Dengan kondisi tersebut, kualitas konstruksi jalan dikhawatirkan tidak akan bertahan lama. Selain merugikan masyarakat, proyek ini juga berpotensi merugikan keuangan daerah.

Desakan Evaluasi Menyeluruh

Situasi ini memicu desakan agar pemerintah daerah, termasuk pimpinan tertinggi di Kabupaten Tangerang, segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Publik kini menunggu: akankah dugaan ini diusut tuntas, atau kembali menjadi cerita lama tanpa penyelesaian?(els)