TANGERANGNEWS.CO.ID, Cilegon | Dalam upaya mengurangi defisit anggaran yang semakin dalam, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memastikan akan melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemotongan ini diproyeksikan mencapai hingga 30 persen dari total TPP yang diterima.

Seorang pejabat di lingkup Pemkot Cilegon yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa rancangan Peraturan Walikota (Perwal) tentang TPP sedang dirumuskan. “Sedang dirumuskan pemotongan TPP lewat Perwal (Nomor 10 tahun 2024) yang akan direvisi. Ini dipastikan dipotong karena membebani APBD, sementara program cukup banyak yang harus direalisasikan,” katanya, Kamis (6/3/2025).

Menurutnya, pemotongan ini diperlukan karena total anggaran belanja pegawai mencapai 42,40 persen atau sebesar Rp977.559.510.086,10 dari total anggaran Rp2.305.503.237.836,00. Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai hanya boleh 30 persen.

“Dalam aturan UU saja juga hanya 30 persen belanja pegawai. Sementara dalam postur APBD sekarang 42,40 persen. Jika tidak disesuaikan maka prediksinya Kota Cilegon akan bangkrut pada 2030,” jelasnya.

Pejabat tersebut juga menyebutkan bahwa dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 yang dilakukan awal Januari lalu, diproyeksikan potensi defisit mencapai Rp700 miliar. “Untuk menghindari defisit semakin dalam maka tentu pemotongan terhadap belanja pegawai harus dilakukan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan keseimbangan neraca dalam postur APBD. “Sebab, jangan sampai terulang pada periode sebelumnya mengutamakan TPP tapi hutang pihak ketiga besar termasuk sejumlah honor tidak dibayarkan,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani, mengaku belum mengetahui adanya rencana pemotongan TPP ASN tersebut. “Saya malah belum tahu,” pungkasnya.

Pemotongan TPP ini tentu akan menjadi sorotan banyak pihak, terutama dari ASN yang akan terdampak langsung. Bagaimana langkah selanjutnya dari Pemkot Cilegon dalam menghadapi defisit anggaran ini, kita tunggu perkembangannya.(PW)