TANGERANG – Sejumlah kepala lembaga SD/SMP di Kabupaten Tangerang resah karena belum cairnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Sementara pihak sekolah sendiri enggan meminta bantuan wali murid karena khawatir dinilai pungutan liar (pungli). Pihak sekolah bahkan terpaksa menalangi dana tersebut untuk kebutuhan operasional.
Seperti yang diutarakan salah satu kepala SMPN di Kabupaten Tangerang yang tak ingin disebutkan namanya. Menurut dia, untuk mencukupi kebutuhan selama dua bulan, pihaknya terpaksa mencari dana talangan dari berbagai sumber untuk menambal operasional sekolah.
“Untuk bayar listrik, pengadaan alat tulis kantor (ATK), kegiatan ujian tengah semester, ulangan harian, tagihan telepon, serta air PDAM, semua itu dibayar pakai duit talangan. Dan itu juga dilakukan teman-teman (dari sekolah) yang lain,” tukasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Fahrudin mengaku, pihaknya sudah melakukan mekanisme pengajuan dana BOS kepada Kemendikbud.”Secara administrasi baik Arkas, Review pada Inspektorat sudah selesai, hanya salurnya saja sih akan tetapi terakhir infonya sudah sejak senin, akan tetapi sp2d nya ada di pemerintah pusat jadi kami tidak bisa bergerak hanya menunggu info dari pemerintah pusat” ungkapnya.
Menurut Fahrudin, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kemendikbudristek bahwa, bahwa keterlambatan ini bukan hanya di kab. Tangerang, hal ini ada sedikit kendala teknis. Menurut keterangannya hasil koordinasi dengan pihak terkait Insya allah untuk pencairan tahap 1 gelombang 4 sejak senin (10 April 2023) pihak kemendikbudristek sudah mengajukan ke kemenkeu. “mudah2an kita berdoa saja sebelum libur hari Raya Idul Fitri 1444 H. Dana BOSP sdh dapat digunakan oleh pihak sekolah, Sekali lagi kami dari Disdik mohon maaf atas keterlambatan salur BOS dan kekurangan nyaman sahabat2 di satuan pendidikan akibat dari keterlambatan dana BOSD tsb” imbuh Fahrudin
