GMNI Kabupaten Tangerang Tolak Keras Usulan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun

Jumat, 20 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPC GMNI Endang Kurnia. (@TangerangNews / Istimewa)

Ketua DPC GMNI Endang Kurnia. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang menolak keras usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Ketua DPC GMNI Endang Kurnia mengatakan, masa jabatan kades yang lebih panjang tersebut adalah bentuk dari kemunduran demokrasi. Dalam peraturan No 6/2014 tentang Desa, Pasal 39 menyebut bahwa kades memegang masa jabatan selama 6 tahun.

“Nah, dari 6 tahun itu apakah kurang? Karena dalam hal ini sama saja menjadi bentuk kemunduran demokrasi,” ucap Endang kepada Tangerangnews.com, Kamis, 19 Januari 2023.

Endang mengatakan, pihaknya sangat menolak keras kerena dalam membentuk dan membangun desa, waktu 6 tahun sudah lebih dari cukup.Ketika memang kades itu bagus dalam kinerjanya, dipastikan masyarakat akan memilihnya lagi sehingga ia pun akan kembali menjabat.

Baca Juga :  PJ Gubernur Banten Diminta Mundur dari Jabatanya, Rohmat : Ini Keputusan yang Paling Gila

“Seharusnya 6 tahun juga sudah cukup. Ini (jabatan diperpanjang) akan memunculkan polemik dimasyarakat,” ujar Endang.

Dampaknya nanti, masyarakat akan menjadi apolitis karena lamanya waktu jabatan kades.

Pasalnya, selain politik di desa gesekannya antar masyarakatnya lebih besar, masa jabatan 9 tahun jua akan menambah kerawanan korupsi. 

“Intinya itu terlalu lama lah, karena politik di desa itu berbeda dengan politik di kota maupun daerah provinsi. Gontok-gontokannya lebih kenceng,” katanya.

Baca Juga :  Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Duluan Capai Puluhan di Tangerang

Endang juga menyayangkan kepada sikap DPR RI lantaran tidak melakukan pengkajian ulang dan menyepakati masa jabatan kades 9 tahun. 

“Ini kan menjadi reaksioner DPR RI, kenapa tidak dikaji ulang. Apakah ini karena tahun pemilu, tahun politik apa bagaimana. Karena kan ini selayaknya melenggangkan kekuasan, bukan begitu,” tegasnya.

Berita Terkait

Ratusan Beras SPHP di Jual Pemerintah Kota Tangerang Lebih Murah Dari Harga Pasar
Pj Bupati Tangerang Ajak SMSI Berperan Aktif, Berkesinambungan Dalam Pembangunan Daerah
Polisi Amankan Puluhan Pelajar SMA yang Bolos dan Nongkrong di Katro, Pondok Aren
Tahapan Penghitungan Suara Pemilu 2024 dan Prestasi Partai Golkar – Ir. H. Ilham Chair., MM. Mendominasi Dapil 6
Petugas Polsek Pondok Aren Amankan 21 Pelajar Terlibat Aksi Tawuran
Kepala Desa Malangnengah Sediakan Penghargaan dan Hadiah untuk TPS Terbaik dalam Pemilu 2024
Banjir Melanda Perumahan Binong Permai Menghambat Persiapan Pemilu 2024
Kepala Desa Malangnengah Dorong Partisipasi Warga dan Berikan Penghargaan TPS dalam Pemilu 2024
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 10:20 WIB

Ratusan Beras SPHP di Jual Pemerintah Kota Tangerang Lebih Murah Dari Harga Pasar

Jumat, 23 Februari 2024 - 09:59 WIB

Pj Bupati Tangerang Ajak SMSI Berperan Aktif, Berkesinambungan Dalam Pembangunan Daerah

Sabtu, 17 Februari 2024 - 19:20 WIB

Polisi Amankan Puluhan Pelajar SMA yang Bolos dan Nongkrong di Katro, Pondok Aren

Sabtu, 17 Februari 2024 - 18:13 WIB

Tahapan Penghitungan Suara Pemilu 2024 dan Prestasi Partai Golkar – Ir. H. Ilham Chair., MM. Mendominasi Dapil 6

Jumat, 16 Februari 2024 - 22:48 WIB

Petugas Polsek Pondok Aren Amankan 21 Pelajar Terlibat Aksi Tawuran

Jumat, 16 Februari 2024 - 21:52 WIB

Kepala Desa Malangnengah Sediakan Penghargaan dan Hadiah untuk TPS Terbaik dalam Pemilu 2024

Rabu, 14 Februari 2024 - 13:56 WIB

Banjir Melanda Perumahan Binong Permai Menghambat Persiapan Pemilu 2024

Rabu, 14 Februari 2024 - 13:05 WIB

Kepala Desa Malangnengah Dorong Partisipasi Warga dan Berikan Penghargaan TPS dalam Pemilu 2024

Berita Terbaru