TANGERANGNEWS.CO.ID, Washington | Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan meminta dukungan dari Jepang dan Australia dalam menghadapi potensi konflik antara AS dan China terkait Taiwan. Permintaan tersebut juga mencakup dorongan agar kedua negara meningkatkan pengeluaran militer mereka. Hal ini diungkapkan oleh Financial Times pada Sabtu (12/7/2025), mengutip sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.
Menurut laporan Financial Times, Kepala Kebijakan Pentagon, Elbridge Colby, dalam pertemuan baru-baru ini dengan pejabat pertahanan Jepang dan Australia menuntut agar kedua negara secara jelas mendefinisikan peran mereka jika terjadi eskalasi konflik antara AS dan China atas Taiwan. Dalam pertemuan tersebut, fokus diskusi adalah cara memperkuat upaya pencegahan yang seimbang dan efektif.
Pemerintah AS telah mendorong Jepang dan Australia untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka sebagai respons terhadap ancaman yang dipandang berasal dari China. Administrasi sebelumnya, di bawah Presiden Trump, meyakini bahwa Jepang dan Australia akan meningkatkan belanja militer lebih cepat dibandingkan negara-negara Eropa lainnya.
Seorang sumber menyebutkan bahwa Departemen Pertahanan AS telah melihat tanda-tanda awal peningkatan pengeluaran militer dari kedua negara, namun menegaskan pentingnya hasil yang nyata dalam hal ini.
Taiwan merupakan wilayah kepulauan yang diklaim oleh Beijing sebagai bagian tak terpisahkan dari China. Beijing menegaskan prinsip satu-China sebagai syarat bagi negara-negara lain untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Ketegangan di sekitar Taiwan meningkat pada Agustus 2022 saat Ketua Dewan Perwakilan AS, Nancy Pelosi, mengunjungi pulau tersebut. Beijing mengecam kunjungan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk dukungan AS terhadap separatisme Taiwan, yang kemudian diikuti dengan latihan militer berskala besar di sekitar wilayah itu.
Hubungan resmi antara China Daratan dan Taiwan terputus sejak 1949, setelah peristiwa perang saudara yang menyebabkan pasukan Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek mundur ke Taiwan. Sejak akhir 1980-an, kedua pihak mulai menjalin kembali hubungan bisnis dan komunikasi tidak resmi melalui organisasi non-pemerintah.(red)
Tinggalkan Balasan