TANGERANGNEWS.CO.ID, Serang | Pemerintah Provinsi Banten mencetak sejarah baru dalam dunia pendidikan. Mulai Juli 2026, program sekolah gratis yang menjadi primadona warga resmi diperluas hingga menyentuh Madrasah Aliyah (MA) Swasta. Kebijakan ini menghapus “anak tiri” dalam sistem pendidikan, memastikan pelajar di sekolah berbasis agama mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan sekolah negeri.

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa keadilan sosial harus dimulai dari bangku sekolah. Hal ini ia sampaikan dengan penuh semangat usai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Pendopo Gubernur, Senin (4/5/2026).

“Negara harus hadir untuk semua. Kami tidak ingin ada sekat antara sekolah umum dan madrasah. Kami ingin anak-anak kita yang menimba ilmu di Madrasah Aliyah Swasta juga merasakan hak yang sama: sekolah tanpa beban biaya SPP! Ini adalah investasi masa depan untuk Banten yang lebih cerdas,” ujar Andra Soni di hadapan awak media.

Bantuan SPP Langsung ke Siswa
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin, mengonfirmasi bahwa mesin birokrasi sudah bergerak cepat agar program ini cair tepat waktu pada tahun ajaran baru, Juli 2026.

“Instruksi Gubernur sangat jelas: Juli nanti program ini sudah harus berjalan. Saat ini kami sedang mematangkan hitungan anggaran agar bantuan ini tepat sasaran,” jelas Jamaluddin.

Pemprov Banten memproyeksikan bantuan biaya pendidikan ini berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000 per siswa. Nilai ini diambil sebagai jalan tengah yang paling realistis sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, namun tetap mampu meringankan beban ekonomi orang tua secara signifikan.

Kolaborasi dengan Kemenag
Mengingat Madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), Pemprov Banten secara intensif terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar program ini berjalan sinkron dan tanpa hambatan regulasi.

Meski dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran, langkah berani Pemprov Banten ini diprediksi akan menjadi pilot project nasional dalam pemerataan pendidikan. Fokus utama pemerintah adalah menjangkau sekolah-sekolah yang paling membutuhkan agar tidak ada lagi anak Banten yang putus sekolah karena kendala biaya.

“Ini bukan sekadar janji, tapi bukti bahwa Banten bergerak menuju akses pendidikan setara bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutup Jamaluddin.(ceng)