TANGERANGNEWS.CO.ID,  Tangerang | Di tengah gegap gempita pengangkatan guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebuah potret pilu datang dari Kabupaten Tangerang. Seorang istri guru PPPK terpaksa bersuara, mengungkapkan kepedihan keluarganya yang harus berjuang keras menutupi kebutuhan hidup karena Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tuta) dan Tunjangan Kinerja (Tukin) suaminya tak kunjung cair sejak diangkat Agustus lalu.

“Suami saya resmi diangkat PPPK sejak Agustus, tapi sampai detik ini, Tuta dan Tukin itu lenyap tanpa kejelasan. Jangankan nominalnya berapa, kapan cairnya pun kami tidak tahu,” ungkapnya dengan nada getir saat dihubungi pada Minggu (1/11). Nama sumber sengaja tidak disebutkan untuk melindunginya dari potensi tekanan.

Baginya, keterlambatan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan pukulan telak bagi dapur keluarganya.

“Gaji Pokok Tak Cukup, Kami Benar-Benar Harus Irit”

Dengan suara bergetar, ia merinci perjuangan sehari-hari yang harus mereka hadapi. Gaji pokok yang diterima suaminya setiap bulan langsung ludes untuk menopang hidup tiga generasi dalam satu atap.

“Anak saya masih minum susu formula dan pakai popok. Orang tua kami juga sudah tidak bekerja dan tinggal bersama kami. Kalau hanya mengandalkan gaji pokok, ya jelas kurang. Belum bayar listrik, beli beras, dan kebutuhan lain. Kami benar-benar harus mengencangkan ikat pinggang,” keluhnya.

Kondisi ini memaksa mereka hidup dalam ketidakpastian, menghitung setiap rupiah yang dikeluarkan, sementara hak yang seharusnya mereka terima seolah menguap ditelan birokrasi.

Dinding Birokrasi yang Bisu: Dicuekin Pejabat, Diabaikan Sistem

Rasa frustrasi memuncak ketika segala upaya untuk mencari kejelasan hanya bertemu dengan dinding bisu. Ia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan jawaban, namun hasilnya nihil.

“Saya sudah nekat komentar di akun Instagram gubernur, wakil gubernur, bahkan kirim email. Tapi tidak ada satu pun yang merespons. Rasanya kami ini tidak terlihat, tidak terdengar,” ungkapnya pilu.

Ironisnya, masalah ini tidak hanya menimpa suaminya. Menurutnya, guru lain dengan jabatan lebih tinggi seperti wakil kepala sekolah (wakasek) pun mengalami nasib serupa. Ini menandakan adanya masalah sistemik yang meluas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Bukan Minta Lebih, Hanya Menuntut Hak

Di akhir percakapannya, ia menitipkan sebuah pesan sederhana namun menusuk bagi para pemangku kebijakan.

“Kami tidak minta lebih. Kami hanya minta hak kami sebagai abdi negara dibayarkan. Ini bukan sekadar soal uang, ini soal penghargaan terhadap profesi guru yang katanya pahlawan tanpa tanda jasa. Tolong, beri kami kejelasan agar suami saya dan guru-guru lain bisa mengajar dengan tenang tanpa harus memikirkan bagaimana cara membeli susu untuk anaknya besok,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait penyebab mandeknya pembayaran tunjangan bagi para guru PPPK ini. Publik kini menanti, akankah jeritan hati dari dapur para pendidik ini akhirnya didengar? (ceng)