Kontroversi Pengadaan Lahan RSUD Tigaraksa: Dugaan Korupsi dan Klaim Tanah 32 Miliar, Pemkab Tangerang Dalam Sorotan!

Rabu, 3 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RSUD Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

RSUD Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

TANGERANGNEWS.CO.ID, Tangerang | Konsultan Hukum Pemkab Tangerang Deden Syuqron mengklaim bahwa pembelian lahan RSUD Tigaraksa sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Dikutip dari sindonews

Lebih lanjut kata deden syuqron, setelah selesai tahapan pengadaaan tanah termasuk pelunasan uang pengadaan tanah, baru kemudian muncul dugaan tanah RSUD yang telah dibeli adalah lahan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) yang telah diserahkan PT PWS (PT. Panca Wiratama Sakti, Tbk (yang kini pailit) kepada Pemkab Tangerang sebagai bagian dari PSU atau Fasos Fasum.

“Atas dugaan tersebut, Pemkab Tangerang segera mengklarifikasi bahwa lahan RSUD Tigaraksa tersebut bukan merupakan bagian dari PSU-nya PT PWS. Belakangan, kurator PT PWS juga baru mengetahui jika ada klaim tanah RSUD Tigaraksa merupakan lahan PSU-nya PT PWS, yang ternyata setelah dikroscek tanah RSUD Tigaraksa tersebut bukan merupakan lahan PSU-nya PT PWS” tegasnya. (02/07/2024)

Bahkan, lanjut Syuqron, PT PWS merasa belum pernah melepaskan tanahnya pada Pemkab Tangerang melalui proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan RSUD Tigaraksa. Dikatakan, melalui beberapa kali cek dan kroscek oleh Pemkab Tangerang dengan melibatkan kurator PT PWS dan pemilik tanah yang melepaskan bidang tanahnya ternyata klaim Kurator PT PWS yang dikonfirmasi Kantor Pertanahan Tigaraksa bahwa benar ada 3 SHM dan 2 SHGB yang overlap dengan SHGB No. 4/ Tigaraksa

“Dari hasil kroscek tersebut, kemudian Pemkab Tangerang melakukan langkah-langkah percepatan pemulihan hak-hak Pemkab untuk memperoleh tanah dari yang berhak. Dan Alhamdulillah, terwujud pengembalian uang pengadaan tanah dari salah satu pemilik tanah di kawasan RSUD Tigaraksa sebesar Rp32.820.980.000 yang kami apresiasi sebagai itikad baik dari pemilik tanah yang ternyata overlap dengan bidang tanah SHGB No4/ Tigaraksa milik PT. PWS,” tuturnya.


Di katakannya lagi bahwa Pemkab Tangerang sendiri terus berupaya agar pengembalian uang pengadaan tanah tersebut segera dilaksanakan, walaupun bersamaan dengan itu telah dilakukan proses penyidikan atas tanah tersebut. Bahwa jika dalam langkah-langkah percepatan pemulihan hak-hak Pemkab Tangerang sampai akhirnya terlaksana pengembalian uang pengadaan tanah tersebut bersamaan dengan dilakukanya proses penyidikan, sepenuhnya Pemkab Tangerang menghormati proses penyidikan dan tidak bermaksud menghalangi proses penyidikan.

Terkait pernyataan Konsultan Hukum Pemkab Tangerang Deden Syuqron yang mengklaim bahwa Pembebasan Lahan sudah sesuai prosedur dan pengembalian uang pengembalian uang pengadaan tanah dari salah satu pemilik tanah di kawasan RSUD Tigaraksa sebesar Rp32.820.980.000 sudah sesuai SOP, Praktisi Hukum dan juga berprofesi sebagai Advokad Ahkwil, SH, Pertanyakan siapa pemilik Tanah di RSUD Tigaraksa yang mengembalikan uang 32 Miliar tersebut, Seperti apa SOP sehingga kelebihan pembayaran tanah bisa sebesar Rp32.820.980.000.

“Sangat perlu kita pertanyakan dan minta penjelasan alasannya uang tersebut dikembalikan, dan masyarakat perlu bukti apakah sudah benar di kembalikan atau hanya sekedar omongan saja?”

Terkait pengembalian uang yang katanya di kembalikan ke kas daerah apakah pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dan institusi lain di beritahu dan di libatkan?”

Atas dasar apa KJPP menetapkan harga appraisal seperti yang disampaikan oleh Kabid Perkim?. Tandas Ahkwil

Ahkwil menyayangkan lambannya penyidikan oleh APH seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Institusi lain seperti BPN, Inspektorat, Dandim, dan lebih parahnya terjadi pembiaran dan tidak ada tindakan dari Institusi institusi tersebut terkait pengakuan uang sudah di kembalikan ke kas daerah, padahal saat masih dalam pembahasan sampai ke pembebasan mereka mereka semua di libatkan, Akan tetapi saat ada kesalahan atau kelebihan atau pengembalian tidak ada informasi ataupun pemberitahuan ke institusi mereka.

“Padahal uang tersebut di duga di kembalikan Saat adanya penyidikan dari Kejaksaan Negri Tigaraksa, Kabupaten Tangerang terkait dugaan tindak Pidana Korupsi di pembelian lahan RSUD Tigaraksa bahkan kabarnya sudah lebih dari setahun kasus terkatung katung alias tidak jelas, padahal sudah melakukan pemanggilan puluhan orang

Terakhir Ahkwil menjelaskan bahwa Kalau tanah milik PT. PWS yang sdh dipailitkan seharusnya Pemda Kabupaten Tangerang melakukan pembebasan untuk pengadaan lahan RSUD dengan Kurator dan didampingi oleh hakim pengawas yang ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun 2013. Kemudian pertanyakan apakah anggaran boleh digunakan untuk pembangunan diatas lahan yang kepemilikannya belum jelas. Tutupnya. (JK)

Baca Juga :  Dikomersilkan, Diduga TPS Ilegal di Panongan Gunakan Kendaraan Operasional Milik Pemerintah

Berita Terkait

Diduga Maraknya Toko Obat Golongan G, Diwilayah Hukum POLRES TANGSEL
Masjid Baiturrahim Gelar Acara Semarak Pawai Obor Dan Santunan Anak Yatim, Menyambut Tahun Baru Islam
Penggagalan Peredaran 20 Kg Sabu di Tangerang, Dua Kurir Ditangkap
Seminar Pendidikan di Tangerang Terselubung Kampanye Politik?
Kepala Desa Serdang Wetan, Tindak Tegas Dua Pegawai Yang Terlibat Narkoba
KPU Kota Tangerang Gelar Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan tingkat PPK
Antara Edukasi dan Politik: Seminar Pendidikan di Tangerang Picu Kontroversi
Galian FO dari Asianet sepanjang Jalan Raya Binong hingga Sukabakti Diduga Ancam Keselamatan Pengendara
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 22:59 WIB

Diduga Maraknya Toko Obat Golongan G, Diwilayah Hukum POLRES TANGSEL

Jumat, 12 Juli 2024 - 11:08 WIB

Masjid Baiturrahim Gelar Acara Semarak Pawai Obor Dan Santunan Anak Yatim, Menyambut Tahun Baru Islam

Jumat, 12 Juli 2024 - 01:55 WIB

Penggagalan Peredaran 20 Kg Sabu di Tangerang, Dua Kurir Ditangkap

Rabu, 10 Juli 2024 - 11:57 WIB

Kepala Desa Serdang Wetan, Tindak Tegas Dua Pegawai Yang Terlibat Narkoba

Selasa, 9 Juli 2024 - 20:23 WIB

KPU Kota Tangerang Gelar Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan tingkat PPK

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:09 WIB

Antara Edukasi dan Politik: Seminar Pendidikan di Tangerang Picu Kontroversi

Senin, 8 Juli 2024 - 22:30 WIB

Galian FO dari Asianet sepanjang Jalan Raya Binong hingga Sukabakti Diduga Ancam Keselamatan Pengendara

Senin, 8 Juli 2024 - 14:28 WIB

Sekda Tangerang Mengundurkan Diri, Tutup 41 Tahun Karir Gemilang

Berita Terbaru

Foto hasil tangkapan kamera handphone hasil editing tiga tempat toko obat di wilayah hukum Tangerang Selatan.

Hukum & Kriminal

Diduga Maraknya Toko Obat Golongan G, Diwilayah Hukum POLRES TANGSEL

Jumat, 12 Jul 2024 - 22:59 WIB

Polda Metro gagalkan peredaran sabu 20kg.(ist)

Hukum & Kriminal

Penggagalan Peredaran 20 Kg Sabu di Tangerang, Dua Kurir Ditangkap

Jumat, 12 Jul 2024 - 01:55 WIB