TANGERANGNEWS.CO.ID, Tangerang | Keberangkatan sejumlah kepala desa beserta sekretaris desa dan operator se-Kecamatan Gunung Kaler ke Bali untuk studi banding pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan sampah menjadi sorotan publik. Kegiatan yang digadang-gadang sebagai upaya peningkatan kapasitas dan inovasi pengelolaan desa ini memicu pro dan kontra di masyarakat, terutama di tengah situasi pemerintah yang sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.

Beberapa pihak mempertanyakan apakah keberangkatan tersebut merupakan langkah strategis untuk menimba ilmu dan pengalaman, ataukah hanya kedok belaka yang menutupi misi lain di baliknya. Kritik ini muncul mengingat kondisi keuangan daerah yang menuntut pengelolaan sumber daya yang lebih hemat dan transparan.

Dalam upaya konfirmasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tangerang, Yayat Rohiman, belum memberikan respons terkait keberangkatan tersebut. Upaya komunikasi dengan yang bersangkutan belum membuahkan hasil, sehingga terkesan ada pembiaran atas polemik yang berkembang.

Masyarakat berharap agar seluruh kegiatan yang melibatkan dana publik dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka menginginkan agar hasil dari studi banding tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa.

Pihak terkait diharapkan memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat keberangkatan ini agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat.(PW)