TANGERANGNEWS.CO.ID, Jakarta | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di 24 daerah. Rapat tersebut dijadwalkan pada Senin, 10 Maret 2025.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, Tito menegaskan bahwa rapat ini penting untuk memastikan kelancaran dan efisiensi pelaksanaan PSU. “Senin nanti akan rapat di DPR, saya akan jelaskan kita masih matangin terus setiap daerah,” ujar Tito.

Tito juga membahas persiapan PSU, menyoroti bahwa banyak pemerintah daerah yang ternyata mampu membiayai PSU melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah ditinjau ulang. “Saya berusaha tidak dari APBN. Tadinya yang Papua mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD,” tambah Tito.

Dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU, 10 di antaranya sudah sanggup menggunakan APBD. Namun, 14 daerah lainnya menyatakan tidak mampu. Dari 14 daerah tersebut, enam daerah sedang menghitung kembali kemampuan APBD mereka agar tidak menggunakan APBN. Jika kabupaten tidak mampu, APBD dari pemerintah provinsi setempat akan menjadi pendukung biaya PSU.

Sebelumnya, pada Kamis (27/2), Komisi II DPR RI menyatakan menantikan dan menagih solusi pemerintah terkait kepastian pembiayaan PSU di sejumlah daerah apabila APBD terbatas. Komisi II awalnya mengagendakan rapat lanjutan dengan pemerintah pada 7 Maret 2025, namun rencana tersebut diundur menjadi 10 Maret 2025.

“10 hari dari sekarang tanggal 7 Maret,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf usai memimpin rapat kerja dengan lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Dengan rapat yang akan datang, pemerintah dan DPR berharap dapat menyelesaikan koordinasi dan persiapan yang diperlukan untuk memastikan PSU berjalan lancar dan efisien di seluruh daerah yang terlibat.(PW)