TANGERANGNEWS.CO.ID, Jakarta | Proyek teknologi informasi milik Badan Gizi Nasional (BGN) dengan nilai fantastis mencapai Rp1,2 triliun kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, meski proyek tersebut tercatat telah rampung dalam sistem pengadaan pemerintah, keberadaan dan implementasinya di lapangan justru sulit dilacak.
Data ini bersumber dari platform resmi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Selama ini, SPSE dikenal sebagai instrumen utama transparansi dalam pengadaan barang dan jasa negara.
Informasi yang beredar, termasuk dari unggahan akun media sosial, menyebutkan bahwa pada 22 Oktober 2025, BGN mencatat dua proyek besar sekaligus. Pertama, proyek Managed Service Sarana IT dan IoT di 5.000 lokasi senilai Rp665,4 miliar. Kedua, proyek Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional dengan nilai Rp600 miliar. Total anggaran keduanya mencapai Rp1,265 triliun.
Namun, yang menjadi perhatian adalah metode pengadaan yang digunakan. Kedua proyek tersebut dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung—sebuah metode yang umumnya hanya digunakan dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat atau ketika jumlah penyedia sangat terbatas.
Lebih mengejutkan lagi, dalam sistem SPSE kedua proyek tersebut sudah berstatus “Paket Sudah Selesai.” Akan tetapi, ketika ditelusuri lebih dalam, muncul sejumlah kejanggalan yang memicu tanda tanya besar:
- Tidak tercantum nama perusahaan pemenang
- Alamat vendor tidak tersedia
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak tercantum
- Nilai realisasi tercatat Rp0
Kondisi ini dinilai tidak lazim untuk proyek dengan nilai triliunan rupiah yang seharusnya memiliki rekam jejak pelaksanaan yang jelas dan transparan.
Penelusuran lanjutan bahkan mengarah pada sebuah sistem informasi yang diduga merupakan bagian dari proyek tersebut. Namun, performa sistem itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Sejumlah temuan menunjukkan data yang masih kosong, fitur yang belum berjalan optimal, serta tampilan yang sederhana dan kurang stabil. Dalam beberapa kasus, sistem bahkan tidak mampu menampilkan data dasar di wilayah tertentu.
Hal ini memunculkan spekulasi: apakah sistem tersebut merupakan hasil akhir dari proyek, atau proyek sebenarnya belum sepenuhnya berjalan?
Penggunaan penunjukan langsung dalam proyek bernilai jumbo ini juga menjadi sorotan tajam. Dalam praktik pengadaan yang sehat, proyek dengan nilai besar umumnya dilakukan melalui tender terbuka guna menjamin transparansi, kompetisi yang adil, serta kualitas hasil pekerjaan.
Karena itu, penggunaan metode ini untuk proyek bernilai lebih dari Rp1 triliun dinilai perlu penjelasan terbuka kepada publik.
Kasus ini memperlihatkan ironi dalam sistem keterbukaan informasi. Data proyek memang tersedia, namun tidak lengkap dan justru menimbulkan kontradiksi. Transparansi, dalam konteks ini, tidak hanya soal akses, tetapi juga soal keakuratan dan kelengkapan informasi.
Proyek ini disebut-sebut berkaitan dengan program pemenuhan gizi nasional yang menyasar masyarakat luas. Namun hingga kini, dampak konkretnya belum terlihat jelas di lapangan.
Publik pun kini menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait. Kejelasan atas proyek ini dinilai penting, tidak hanya untuk menjawab berbagai kejanggalan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara.(ceng)
Tinggalkan Balasan