DPUPR Banten Sisir Anggaran Rp 350 Miliar untuk Efisiensi

TANGERANGNEWS.CO.ID, Serang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten sedang melakukan penyisiran anggaran guna menindaklanjuti surat edaran dari Penjabat (Pj) Sekda Banten dan instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran. Hingga saat ini, DPUPR Banten telah menyisir anggaran pembangunan sebesar lebih dari Rp 350 miliar.

Pada tahun 2025, DPUPR Banten telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 600 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta pembangunan irigasi baru untuk mendukung swasembada pangan. Namun, Kepala DPUPR Banten, Arlan Marzan, menyatakan bahwa anggaran yang tersisa untuk pembangunan kini hanya setengahnya saja.

“Total keseluruhan yang baru terhitung itu senilai Rp 350 miliar lebih lah (anggaran pembangunan yang dipangkas),” kata Arlan dalam keterangan pers di KP3B, Kota Serang, Kamis, 27 Februari 2025.

Arlan belum dapat merinci jumlah proyek yang terkena efisiensi anggaran karena penyisiran masih berlangsung. “Ini masih pembahasan, belum fix,” ujarnya.

Meski demikian, Arlan memastikan bahwa pembangunan di Provinsi Banten tetap berlanjut, terutama untuk proyek prioritas seperti pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, pelebaran jembatan, dan penanganan longsor di Jalan Cipanas-Ciparay yang rusak diterjang longsor. “Untuk pembangunan irigasi dan program prioritas lainnya masih ada. Totalnya itu sekitar Rp 300 miliaran,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menyebutkan bahwa Pemprov Banten harus melakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur dan Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur dengan nilai hampir Rp 70 miliar. Hal ini dilakukan mengingat adanya keputusan Menteri Keuangan RI yang menghilangkan DAK dan DAU untuk Pemprov Banten.

Selain itu, pihaknya juga harus melakukan penyesuaian tarif atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Operasional PKB, dan Operasional BBNKB. Akibatnya, Pemprov Banten harus melakukan efisiensi hingga Rp 1,2 triliun. “Sehingga jika ditotal Rp 1,7 triliun,” ungkap Rina.(PW)