TANGERANGNEWS.CO.ID, Banten | Program sekolah gratis yang digadang-gadang sebagai andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, mendapat penolakan dari sejumlah sekolah swasta di provinsi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten, Lukman Hakim, saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Banten, Rabu (5/3/2025).
“Ada juga yang nolak, terutama sekolah-sekolah besar. Mereka menyatakan tidak bergabung. Tapi secara umum, mayoritas sekolah mendukung program ini,” kata Lukman.
Meski tidak merinci sekolah mana saja yang menolak, Lukman mengungkapkan bahwa berdasarkan data sementara, sebanyak 1.200 SMA/SMK/Skh dan MA telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam program ini. “Sudah ada 1.200-an sekolah yang sudah melakukan input data,” ujarnya.
Program sekolah gratis ini rencananya akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2025/2026 dengan dua skema pembayaran. Skema pertama, Pemprov Banten akan mengganti biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang telah dibayarkan orang tua setiap tiga bulan sekali. “Kita rencanakan pembayaran pengganti SPP dilakukan 4 kali dalam setahun. Jika dimulai bulan Juli, berarti ada 2 kali pembayaran di tahun ini,” jelas Lukman.
Skema kedua, Pemprov Banten akan membayarkan SPP secara flat langsung ke sekolah. Kedua skema ini masih akan dibahas lebih lanjut dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. “Besok atau lusa, saya akan menghadap Pak Gubernur untuk membahas ini,” tambah Lukman.
Pemprov Banten telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk program ini. Namun, pada tahap awal, anggaran tersebut hanya akan mencakup pembiayaan bagi siswa kelas 10 di sekolah swasta, dengan rencana perluasan ke seluruh siswa di kemudian hari. “Kalau anggaran dan proses pelaksanaannya berjalan baik, program ini akan dilanjutkan. Jika tidak, akan ada evaluasi untuk periode berikutnya,” tegas Lukman.
Penolakan dari sejumlah sekolah swasta ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian mendukung sekolah yang menolak karena khawatir akan kualitas pendidikan, sementara sebagian lain mengkritik sikap tersebut sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap upaya pemerataan pendidikan.
Program sekolah gratis ini sendiri diharapkan dapat meringankan beban ekonomi orang tua sekaligus meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Banten. Namun, dengan adanya penolakan ini, tantangan baru muncul bagi Pemprov Banten untuk memastikan program ini dapat berjalan sesuai rencana.(PW)
Tinggalkan Balasan