Mahasiswa Tuntut Reformasi Manajemen Bank Banten, Kritik Kinerja dan Risiko Degradasi

TANGERANGNEWS.CO.ID, Serang | Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) PC Serang Raya menggelar demonstrasi di depan Kantor Bank Banten KCK Serang pada hari Jumat, mendesak perubahan signifikan dalam manajemen bank tersebut.

Mahasiswa menyatakan kekecewaan mereka terhadap kinerja Bank Banten yang dinilai belum memenuhi syarat untuk menjadi bank besar di Indonesia. Koordinator Lapangan Aksi, Dedi Wisma, mengkritik keras Bank Banten yang berisiko degradasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) karena gagal memenuhi kewajiban modal inti sebesar Rp 3 triliun.

“Kami melihat Bank Banten belum serius dalam mencapai target modal yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah,” ujar Dedi Wisma. Demonstran juga menyoroti lambannya pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Bank Banten, yang hanya dilakukan oleh Kabupaten Lebak dan Kota Serang, sementara enam daerah lainnya masih belum melakukan pemindahan.

Menurut Wisma, penanganan RKUD oleh Bank Banten belum optimal dan dapat berdampak pada deviden, program Corporate Social Responsibility (CSR), serta stabilitas ekonomi dan sosial daerah. “Pemindahan RKUD bukan hanya soal administratif, tetapi juga berdampak luas pada perekonomian daerah,” tambahnya.

Kinerja Bank Banten yang lesu dengan kerugian yang signifikan dalam dua tahun berturut-turut, Rp 300 miliar pada 2020 dan Rp 265 miliar pada 2021, juga menjadi sorotan utama. Selain itu, masalah teknis seperti keterlambatan pembayaran gaji pegawai di Pemerintah Kabupaten Lebak menambah daftar kekecewaan terhadap manajemen bank.

Tuntutan mahasiswa meliputi pencopotan Direktur Utama Bank Banten, penolakan pemindahan RKUD, dan audit menyeluruh terhadap manajemen bank. “Kami akan terus beraksi hingga semua tuntutan kami dipenuhi,” tegas Dedi Wisma.

Demonstrasi ini merupakan cerminan dari keresahan luas terhadap kinerja Bank Banten yang dianggap belum mampu mendukung stabilitas keuangan daerah dan kepentingan masyarakat luas.(red)