Masyarakat Situ Gadung Desak Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Senin, 27 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Illustrasi dana desa

Illustrasi dana desa

TANGERANGNEWS.CO.ID, Tangerang | Masyarakat Desa Situ Gadung menyerukan kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD). Seruan ini muncul menyusul kegagalan Indra, staf Divisi Perencanaan Desa Situ Gadung, dalam memberikan penjelasan yang memadai saat dimintai konfirmasi oleh awak media.

Kekhawatiran warga semakin menguat terkait profesionalisme dan komitmen Indra dalam melaksanakan tugasnya. Situasi ini telah mendorong warga untuk mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera mengaudit penggunaan ADD di desa tersebut.

Baca Juga :  Artis Mancanegera Bakal Percantik Jalan Raya Legok

Dana desa, yang merupakan bagian integral dari keuangan negara, diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU BPK. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 111 dan Pasal 113, mengatur tentang pemeriksaan keuangan desa yang harus dilakukan oleh Inspektorat dan BPK, guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Warga Situ Gadung berharap agar semua pihak terkait dapat bekerja sama dalam memastikan bahwa setiap rupiah dalam ADD digunakan dengan cara yang paling menguntungkan bagi komunitas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Baca Juga :  Diduga Kurangi Volume CV. Alda Kontraktor Mark-Up Anggaran

Masyarakat Desa Situ Gadung menantikan tindakan cepat dari BPK dan pihak terkait lainnya untuk mengaudit dan mengevaluasi pengelolaan ADD, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat sepenuhnya diwujudkan di desa mereka.(wld)

Berita Terkait

Diduga Bangunan Tanpa PBG Marak di Kota Tangerang, Satpol PP Diminta Tindak Tegas
Tabrakan Beruntun di Ruas Tol Jalan Ir Sedyatmo, Tidak Ada Korban Jiwa
Pencegahan Stunting, Ketua Kader PKK Desa Kohod Himbau Warga Datang ke Posyandu Besok Hari
Di duga Belum lengkapi perizinan Bangunan Indomaret Jalan terus
Karya Latih Wartawan PWI Kota Tangerang Sukses Tingkatkan Kompetensi Anggota
Penjabat Gubernur Banten Resmikan Pembukaan POPDA ke-XI
Tragedi di TangCity Mall: Lansia Meninggal Diduga Akibat Jatuh Dari Lantai GF
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Capai 40% dari Target Tahunan
Berita ini 70 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 14:56 WIB

Diduga Bangunan Tanpa PBG Marak di Kota Tangerang, Satpol PP Diminta Tindak Tegas

Selasa, 11 Juni 2024 - 15:48 WIB

Tabrakan Beruntun di Ruas Tol Jalan Ir Sedyatmo, Tidak Ada Korban Jiwa

Senin, 10 Juni 2024 - 17:27 WIB

Pencegahan Stunting, Ketua Kader PKK Desa Kohod Himbau Warga Datang ke Posyandu Besok Hari

Minggu, 9 Juni 2024 - 13:42 WIB

Karya Latih Wartawan PWI Kota Tangerang Sukses Tingkatkan Kompetensi Anggota

Minggu, 9 Juni 2024 - 09:49 WIB

Penjabat Gubernur Banten Resmikan Pembukaan POPDA ke-XI

Jumat, 7 Juni 2024 - 23:06 WIB

Tragedi di TangCity Mall: Lansia Meninggal Diduga Akibat Jatuh Dari Lantai GF

Jumat, 7 Juni 2024 - 10:33 WIB

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Capai 40% dari Target Tahunan

Jumat, 7 Juni 2024 - 09:34 WIB

Penertiban Bangunan di Bantaran Kali Alar Jiban Berjalan Kondusif

Berita Terbaru