Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Tangerang Capai Rp46,9 Miliar, Dipertanyakan Publik

TANGERANGNEWS.CO.ID, Tangerang | Terungkapnya anggaran perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang yang mencapai Rp46,9 miliar telah memicu reaksi publik. Anggaran ini terutama digunakan untuk belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota, koordinasi, dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, yang mencapai Rp20,2 miliar.

Data ini diperoleh dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, anggaran fantastis ini diperuntukkan bagi 55 anggota DPRD selama satu tahun.

Selain itu, anggaran perjalanan dinas biasa untuk koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD mencapai Rp16,1 miliar, sementara anggaran perjalanan dinas sekretariat DPRD untuk kegiatan administrasi umum mencapai Rp6,7 miliar. Anggaran lainnya termasuk perjalanan dinas paket meeting luar kota sekretariat Rp3,3 miliar dan perjalanan dinas reses sebesar Rp188 juta.

Hingga berita ini diturunkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait besarnya anggaran perjalanan dinas ini.

Dikutip dari kabar6, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang, Endang Kurnia, menyayangkan besarnya anggaran tersebut di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan warga. Menurutnya, alokasi anggaran yang besar ini menunjukkan kurangnya empati dan keberpihakan terhadap masyarakat.

“Alih-alih menunjukkan empati kepada rakyat, alokasi besar-besaran untuk perjalanan dinas memperlihatkan potensi pemborosan dan inkonsistensi terhadap semangat efisiensi birokrasi,” ungkap Endang. Ia juga mempertanyakan manfaat nyata dari perjalanan dinas yang menelan puluhan miliar ini terhadap pembangunan daerah.

Endang menambahkan, “Apakah laporan dan hasil kunjungan tersebut berdampak langsung terhadap kebijakan yang berpihak pada rakyat? Urgensinya apa? Atau hanya sekedar rekreasi yang berkedok perjalanan dinas,” tutupnya.

Masyarakat kini menunggu klarifikasi dari pihak terkait mengenai urgensi dan manfaat dari perjalanan dinas yang dibiayai anggaran tersebut.(red)