Seruan Kuat dari Banten: FGD LKS TRIPDA Tolak Keras UU P2SK dan PP Tapera yang Beratkan Buruh

Rabu, 3 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lembaga kerjasama Tripartit daerah (LKS TRIPDA) Provinsi Banten Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Hotel Istana Nelayan ,Jatiuwung, Kota Tangerang (2/7/2024).(ist)

Lembaga kerjasama Tripartit daerah (LKS TRIPDA) Provinsi Banten Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Hotel Istana Nelayan ,Jatiuwung, Kota Tangerang (2/7/2024).(ist)

TANGERANGNEWS.CO.ID, Tangerang | Lembaga kerjasama Tripartit daerah (LKS TRIPDA) Provinsi Banten Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Hotel Istana Nelayan ,Jatiuwung, Kota Tangerang (2/7/2024)

Kegiatan FGD Di gelar untuk mendiskusikan penolakan buruh tentang penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK ) dan PP No 21 Tahun 2024 tentang Tapera masih terus berdatangan. 

Wakil Ketua LKS TRIPDA Provinsi Banten Dedi Sudarajat, S.H.,M.H.,M.M.,C.T.A yang juga Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten Mengatakan, Penolakan UU P2SK dan PP Tapera tersebut merupakan hasil dari Focus Group Dicussion (FGD) yang disepakati oleh perwakilan perangkat organisasi buruh se Provinsi Banten

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dedi melanjutkan, hasil pembahasan dalam FGD ini akan menjadi rekomendasi untuk para stakeholder.

“Ya kita tadi sampaikan buat rekomendasi tadi ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, nanti rekomendasi itu kita sampaikan kepada DPR RI, Presiden, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menaker, LKS Tripartit nasional,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pelajar Berprestasi Siti Qitarah Jinan Baliko Terpilih Jadi Wali Kota Tangerang untuk Satu Hari

FGD juga di laksanakan untuk menyusun langkah-langkah sebelum PP turunan dari UU P2SK terbit, serta membuat kajian terkait dampaknya bagi pekerja peserta program JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan.

“Setelah kita kaji bersama melalui FGD kami buruh se Banten sepakat menolak undang-undang P2SK tersebut, karena undang-undang itu sangat merugikan para tenaga kerja peserta program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS ketenagakerjaan,” Ucap Dedi saat di temui seusai kegiatan FGD

Lebih lanjut Dedi mengungkapkan,keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan
Rakyat mendapatkan sorotan penting dari berbagai organisasi buruh di banten.

Menurutnya,Peraturan tersebut di anggap memaksa buruh mengiur 2.5% setiap bulan yang lebih banyak merugikan dari pada manfaatnya bagi buruh.

Sebab, Kalo berjalan tentu uang buruh akan mengendap hingga usia 58 tahun belum lagi Selama ini kehidupan buruh sudah susah karena kenaikan upah kecil ditambah peraturan yang saat di ini di tolak buruh yaitu PP No 21 tentang Tapera tentu akan menambah penderitaan bagi buruh.

Baca Juga :  Rumah Makan Tatar Sunda di Jalan Raya Legok Tangerang Terbakar Hebat, Ini Penyebabnya

“Jadi saya tegaskan kalo pemerintah masih terus mendzolimi kaum buruh, saya pastikan Seluruh perangkat serikat buruh se banten akan melakukan aksi besar penolakan dan membatalkan UU P2SK dan Tapera,Ujarnya

Sementara itu, Anggota LKS Tripda Banten Afif Johan, S.T., S.H., M.H. mengungkapkan, pihaknya menolak UU P2SK terutama pada Bab tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

“UU P2SK ini memang ditolak karena Bab JHT ini nantinya dengan ada UU P2SK itu ada dua akun, ada akun tetap dan ada akun tambahan, sementara kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ini belum ideal,” katanya.
Menurutnya, penerapan upah pekerja di Indonesia masih belum ideal. Bahkan, kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait upah pekerja.

Baca Juga :  Operasi Razia Gabungan di Kota Tangerang: 10 Orang Terjaring oleh Satpol PP dan Dinas Sosial

“Upah juga masih baru menyentuh kebutuhan fisik semata, belum menyentuh kebutuhan sosial, sehingga rentan risiko sosial,” tuturnya

Disisi lain salah satu Anggota Tripda Banten Intan Indria Dewi mengatakan, Menanggapi soal penolakan Tapera jelas buruh Banten sangat menolak karena adanya UU PP 21 tahun 2024 tentu akan menjadi beban sebab Tapera menggiur potongan 2,5 % terhadap pekerja khusunya kaum buruh.

“padahal kita sama-sama mengetahui kenaikan UMK rata-rata tidak mencapai 1,5 %, tentu buruh sudah sangat terbebani akan tetapi pemerintah malah mengeluarkan peraturan baru mengiur sebesar 2,5%,” Ujarnya

Masih kata intan, Peraturan seperti Tapera ini kan belum jelas, Pengelolaannya oleh siapa dan kepastian bagaimana perumahan akan di dapatkan dan harga berapa pada batas waktu tertentu.

“Jadi Tapera ini tentu sangat tidak jelas, menurut saya alangkah baiknya sediakan perumahan secara gratis agar Meraka butuh bisa membeli secara menabung tetapi sudah ada rumah/perumahannya,” Pungkasnya.(wld)

Berita Terkait

Diduga Maraknya Toko Obat Golongan G, Diwilayah Hukum POLRES TANGSEL
Masjid Baiturrahim Gelar Acara Semarak Pawai Obor Dan Santunan Anak Yatim, Menyambut Tahun Baru Islam
Penggagalan Peredaran 20 Kg Sabu di Tangerang, Dua Kurir Ditangkap
Seminar Pendidikan di Tangerang Terselubung Kampanye Politik?
Kepala Desa Serdang Wetan, Tindak Tegas Dua Pegawai Yang Terlibat Narkoba
KPU Kota Tangerang Gelar Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan tingkat PPK
Antara Edukasi dan Politik: Seminar Pendidikan di Tangerang Picu Kontroversi
Galian FO dari Asianet sepanjang Jalan Raya Binong hingga Sukabakti Diduga Ancam Keselamatan Pengendara
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 22:59 WIB

Diduga Maraknya Toko Obat Golongan G, Diwilayah Hukum POLRES TANGSEL

Jumat, 12 Juli 2024 - 11:08 WIB

Masjid Baiturrahim Gelar Acara Semarak Pawai Obor Dan Santunan Anak Yatim, Menyambut Tahun Baru Islam

Jumat, 12 Juli 2024 - 01:55 WIB

Penggagalan Peredaran 20 Kg Sabu di Tangerang, Dua Kurir Ditangkap

Rabu, 10 Juli 2024 - 11:57 WIB

Kepala Desa Serdang Wetan, Tindak Tegas Dua Pegawai Yang Terlibat Narkoba

Selasa, 9 Juli 2024 - 20:23 WIB

KPU Kota Tangerang Gelar Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan tingkat PPK

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:09 WIB

Antara Edukasi dan Politik: Seminar Pendidikan di Tangerang Picu Kontroversi

Senin, 8 Juli 2024 - 22:30 WIB

Galian FO dari Asianet sepanjang Jalan Raya Binong hingga Sukabakti Diduga Ancam Keselamatan Pengendara

Senin, 8 Juli 2024 - 14:28 WIB

Sekda Tangerang Mengundurkan Diri, Tutup 41 Tahun Karir Gemilang

Berita Terbaru

Foto hasil tangkapan kamera handphone hasil editing tiga tempat toko obat di wilayah hukum Tangerang Selatan.

Hukum & Kriminal

Diduga Maraknya Toko Obat Golongan G, Diwilayah Hukum POLRES TANGSEL

Jumat, 12 Jul 2024 - 22:59 WIB

Polda Metro gagalkan peredaran sabu 20kg.(ist)

Hukum & Kriminal

Penggagalan Peredaran 20 Kg Sabu di Tangerang, Dua Kurir Ditangkap

Jumat, 12 Jul 2024 - 01:55 WIB