TANGERANGNEWS.CO.ID | Menjelang pelaksanaan Pilkada di wilayah Tangerang dan Banten, pemandangan yang sama kerap berulang. Spanduk dan baliho calon kepala daerah terpampang di berbagai sudut jalan. Namun, nama-nama yang tercantum sering kali bukan sosok yang benar-benar baru. Ada anak mantan bupati, istri mantan wali kota, hingga kerabat gubernur yang turut meramaikan kontestasi politik. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan: apakah masyarakat sedang memilih pemimpin baru, atau justru sekadar melanjutkan silsilah kekuasaan sebuah keluarga?

Fenomena tersebut dikenal sebagai politik dinasti. Secara hukum, praktik ini tidak serta-merta dilarang. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan mencalonkan diri dalam jabatan publik. Mahkamah Konstitusi juga pernah membatalkan ketentuan yang membatasi pencalonan seseorang berdasarkan hubungan kekerabatan dengan petahana karena dinilai bertentangan dengan hak politik warga negara. Dengan demikian, seseorang yang merupakan anak atau kerabat pejabat dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah selama memenuhi persyaratan yang berlaku.

Namun, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai legalitas, tetapi juga menyangkut etika, keadilan, dan kesetaraan kesempatan. Untuk memahami persoalan ini lebih jauh, saya menggunakan teori Iron Law of Oligarchy atau Hukum Besi Oligarki yang dikemukakan oleh Robert Michels sebagai pisau analisis.

Michels menjelaskan bahwa setiap organisasi, termasuk partai politik, memiliki kecenderungan untuk dikuasai oleh sekelompok kecil elite yang berupaya mempertahankan kekuasaannya. Organisasi yang pada awalnya dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan bersama secara perlahan dapat berubah menjadi instrumen untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu. Dalam kondisi tersebut, tujuan organisasi tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada kaderisasi dan kepentingan publik, melainkan pada pelestarian kekuasaan elite.

Pertama, partai politik berpotensi berubah menjadi kendaraan politik keluarga. Menurut Michels, kelompok elite cenderung mempertahankan dominasi dengan membatasi akses pihak luar terhadap pusat pengambilan keputusan. Gejala ini dapat terlihat ketika proses rekrutmen calon kepala daerah lebih mengutamakan kedekatan kekerabatan daripada kompetensi, kapasitas kepemimpinan, dan rekam jejak. Akibatnya, kader-kader muda yang memiliki potensi dan kompetensi, termasuk mereka yang berasal dari masyarakat biasa di Kabupaten Tangerang maupun kalangan mahasiswa dan akademisi di lingkungan kampus seperti Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), berpotensi tersingkir sebelum memperoleh kesempatan yang setara untuk berkompetisi. Mereka harus berhadapan dengan kekuatan nama besar, jaringan politik, dan dukungan logistik keluarga yang telah memiliki pengaruh.

Kedua, politik dinasti dapat menghambat sirkulasi kekuasaan. Teori Michels membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan dapat terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu. Ketika satu keluarga memiliki pengaruh kuat terhadap lembaga eksekutif, legislatif, hingga jaringan birokrasi dalam kurun waktu yang panjang, potensi terbentuknya oligarki di tingkat lokal semakin besar. Dalam situasi seperti ini, demokrasi berisiko hanya menjadi prosedur formal. Pemilihan umum tetap dilaksanakan, kotak suara tetap tersedia, dan masyarakat tetap memiliki hak memilih. Akan tetapi, kompetisi politik menjadi tidak seimbang karena sumber daya ekonomi, jaringan kekuasaan, serta akses politik telah terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Ketiga, politik dinasti berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ketika seorang pemimpin baru berasal dari keluarga pemimpin sebelumnya, muncul tantangan dalam menjaga objektivitas terhadap kebijakan pemerintahan terdahulu. Pemimpin tersebut harus mampu memisahkan kepentingan keluarga dari tanggung jawab publik. Jika tidak, kebijakan yang bermasalah, proyek yang tidak efektif, atau penggunaan anggaran yang kurang efisien berpotensi dipertahankan demi menjaga citra dan kepentingan keluarga. Pada akhirnya, kepentingan masyarakat justru dapat menjadi pihak yang dikorbankan.

Lantas, apakah politik dinasti harus dilarang secara menyeluruh? Dalam perspektif demokrasi konstitusional, pelarangan total justru berpotensi membatasi hak politik warga negara. Oleh karena itu, persoalan utama bukan semata-mata terletak pada hubungan kekerabatan seorang calon dengan pejabat sebelumnya, melainkan pada bagaimana memastikan proses politik berlangsung secara adil, transparan, dan kompetitif. Solusi yang lebih demokratis adalah memperkuat demokrasi internal partai politik, memperbaiki sistem rekrutmen dan kaderisasi, meningkatkan transparansi pendanaan politik, serta memperkuat literasi politik masyarakat.

Bagi kami, mahasiswa Ilmu Pemerintahan, fenomena ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan warisan yang dapat dialihkan berdasarkan hubungan darah. Kekuasaan dalam negara demokrasi seharusnya diperoleh melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Jika Hukum Besi Oligarki yang dijelaskan Robert Michels terus dibiarkan tanpa pengawasan dan kontrol kritis dari mahasiswa maupun masyarakat sipil, bukan tidak mungkin demokrasi lokal akan semakin dikuasai oleh kelompok-kelompok keluarga tertentu. Pada akhirnya, kita hanya akan menyaksikan lahirnya kerajaan-kerajaan kecil yang bersembunyi di balik baliho politik, hasil survei, dan prosedur pemilihan umum. Sebab, demokrasi sejati bukan tentang siapa yang mewarisi kekuasaan, melainkan siapa yang memperoleh kepercayaan rakyat melalui proses yang adil dan mampu menggunakannya untuk kepentingan publik.

Penulis : Aditya Firmansyah
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMT