TANGERANGNEWS.CO.ID, Banten | Provinsi Banten menempati posisi kedua sebagai daerah dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak di Indonesia sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebanyak 8.649 pekerja di Banten tercatat mengalami PHK.

Jumlah tersebut menempatkan Banten di bawah Jawa Barat yang mencatatkan 14.694 pekerja terkena PHK. Sementara itu, secara nasional, jumlah laporan PHK dalam periode yang sama mencapai 72.336 pekerja.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah. Ia mengaku prihatin atas tingginya angka PHK di wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri di Indonesia.

Menurut Dimyati, tingginya angka PHK di Banten menjadi kondisi yang patut mendapat perhatian, mengingat provinsi tersebut memiliki banyak kawasan industri serta letak geografis yang berdekatan dengan Ibu Kota.

Ia menilai, tekanan ekonomi global dan kenaikan nilai tukar dolar turut memberikan beban terhadap dunia usaha. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan operasional maupun jumlah tenaga kerja.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, Dimyati mendorong adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha guna menjaga keberlangsungan industri sekaligus melindungi lapangan pekerjaan.

Pemerintah Provinsi Banten, lanjutnya, juga tengah mengkaji sejumlah opsi kebijakan insentif bagi dunia usaha. Beberapa opsi yang menjadi perhatian di antaranya tax holiday, tax amnesty, serta berbagai kemudahan bagi para pengusaha.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga iklim investasi dan mendorong perusahaan agar tetap mampu menjalankan kegiatan usahanya sehingga keberlangsungan lapangan pekerjaan dapat terjaga.

Di sisi lain, data PHK yang tercatat melalui sistem JKP masih bersifat dinamis. Pasalnya, pekerja yang mengalami PHK memiliki waktu hingga enam bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja untuk mengajukan klaim manfaat JKP.

Dengan demikian, jumlah pekerja yang tercatat dalam data tersebut masih berpotensi mengalami perubahan seiring dengan masuknya pengajuan klaim baru.

Tingginya angka PHK di Banten menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan dunia usaha, iklim investasi, dan perlindungan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global.

Sumber: detik.com dan data Kementerian Ketenagakerjaan.