TANGERANGNEWS.CO.ID, Tangerang | Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan memberikan teguran keras bagi seluruh satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, menegaskan bahwa program sekolah gratis harus benar-benar bersih dari segala bentuk pungutan liar (pungli).

Pernyataan tegas ini disampaikan Wahyudi dalam acara peringatan Hardiknas yang berlangsung khidmat di SMP Negeri 1 Kota Tangerang, Sabtu (2/5/2026).

Komitmen Intervensi Pemerintah: Gratis Tanpa Syarat

Wahyudi Iskandar menyatakan bahwa sekolah gratis adalah langkah nyata pemerintah untuk memastikan akses pendidikan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menekankan bahwa kualitas layanan pendidikan tidak boleh menurun meskipun tanpa biaya.

“Program sekolah gratis adalah bentuk komitmen intervensi pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang merata. Jika ditemukan pungutan liar di sekolah yang sudah berkomitmen gratis, kami akan menindak tegas,” tegas Wahyudi di hadapan para pendidik.

Pendidikan Berbasis Karakter di Era Digital

Selain menyoroti masalah pungli, Kadis Pendidikan juga menitikberatkan pada tantangan moral di tengah gempuran teknologi. Menurutnya, sekolah tidak hanya sekadar tempat transfer ilmu, tetapi menjadi benteng karakter bagi siswa.

  • Tantangan: Pengaruh deras media sosial dan teknologi terhadap perilaku siswa.
  • Solusi: Penguatan karakter sebagai prioritas utama di era modern.
  • Target: Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung intelektualitas anak.

Momentum Kolaborasi Semesta

Peringatan Hardiknas 2026 kali ini mengusung tema “Mewujudkan Kolaborasi Semesta dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan yang Merata”. Tema ini menjadi ajakan bagi orang tua, pihak sekolah, dan masyarakat luas untuk bersinergi demi mencetak generasi unggul Kota Tangerang di masa depan.

Wahyudi menutup arahannya dengan mengingatkan bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang wajib difasilitasi secara optimal oleh negara tanpa hambatan biaya yang memberatkan.(red)