TANGERANGNEWS.CO.ID, Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan kesiapan menghadapi gugatan perdata senilai Rp69 triliun yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman terkait isu keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Biro Hukum dan Organisasi UGM, Veri Antoni, saat dihubungi di Yogyakarta pada Kamis (15/5), menegaskan bahwa UGM menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum.

“Mengajukan gugatan merupakan hak setiap warga negara dan UGM menghormati hak tersebut,” ujar Veri Antoni.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh seorang warga bernama Komardin yang menuding UGM melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap membiarkan kegaduhan soal keaslian ijazah Presiden Jokowi tanpa memberikan klarifikasi terbuka. Dalam gugatannya, Komardin juga mengaitkan polemik ini dengan gangguan terhadap kestabilan ekonomi nasional.

Menanggapi nilai kerugian fantastis yang diklaim dalam gugatan tersebut, Veri menjelaskan bahwa hal ini menjadi tanggung jawab pihak penggugat untuk membuktikannya, termasuk kejelasan kedudukan hukum atau “legal standing” dari penggugat.

“Besaran nilai kerugian yang diklaim oleh penggugat merupakan hak penggugat dan kewajiban penggugat untuk membuktikannya, termasuk juga legal standing penggugat yang harus jelas,” kata Veri Antoni.

Saat ini, UGM tengah mempelajari dan mencermati isi gugatan secara saksama sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.

“UGM mempelajari dan mencermati gugatan penggugat secara saksama dan siap menghadapi gugatan tersebut,” tambah Veri.

Terkait kemungkinan menempuh upaya hukum balik atau gugatan balik, Veri menyampaikan bahwa opsi tersebut terbuka bagi UGM. Namun, untuk sementara waktu, UGM akan lebih fokus pada pokok perkara dalam gugatan yang diajukan Komardin.

“Gugatan balik merupakan upaya yang dapat dilakukan UGM, namun untuk saat ini UGM masih fokus terhadap substansi gugatan yang diajukan oleh penggugat,” pungkas Veri Antoni.(PW)