TANGERANGNEWS.CO.ID, Kalimantan Selatan | Kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan enam anggota Polres Hulu Sungai Tengah (HST) menjadi sorotan publik. Keenam personel tersebut terbukti positif narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Sambil menunggu proses hukum dan pemeriksaan kode etik kepolisian berjalan, keenam oknum anggota tersebut dijatuhi sanksi pembinaan selama 14 hari.

Pembinaan itu bukan sekadar teguran biasa. Mereka diwajibkan menjalankan sejumlah kegiatan disiplin yang cukup ketat, mulai dari kewajiban melaksanakan salat lima waktu di mushala dengan pengawasan, mengikuti apel menggunakan atribut tertentu, hingga menjalani olahraga sebanyak tiga kali sehari.

Langkah pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya internal kepolisian untuk memperbaiki perilaku dan kedisiplinan personel yang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba.

Namun, ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi: kewajiban salat lima waktu bukan berarti keenam anggota tersebut terbebas dari jerat hukum.

Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Adam Erwindi, bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan bahwa pembinaan rohani tersebut hanyalah sanksi tambahan, bukan pengganti proses hukum maupun sidang kode etik.

Artinya, keenam personel tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahkan, mereka menghadapi ancaman sanksi berat apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius, termasuk Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa aparat penegak hukum seharusnya menjadi contoh dalam menaati aturan, bukan justru terjerat persoalan hukum yang berkaitan dengan narkoba.

Pembinaan boleh berjalan, tetapi proses hukum tetap harus ditegakkan. Publik kini menanti ketegasan institusi Polri dalam menuntaskan perkara tersebut secara transparan dan profesional. (Gultom)

Sumber: Kompas dan Tribrata.